PATBOABOA, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 tidak banyak masalah yang terjadi terutama di daerah-daerah.
“Prediksi kami akan banyak perkara di daerah dan semoga prediksi ini tidak benar,” ujar Ketua DKPP Heddy Lugito di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Heddy mengatakan, meskipun adanya potensi pelanggaran atau perkara di daerah, DKPP telah menyiapkan diri melalui kerja sama dengan Kemenkumham.
Kolaborasi dua lembaga tersebut dilakukan khususnya untuk hal peminjaman Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah sebagai tempat dilangsungkannya sidang kode etik bagi pelanggar penyelenggara pemilu tahun 2024 mendatang sehingga bisa dengan mudah untuk menangani jika terjadinya masalah.
Kerjasama dengan Kemenkumham juga dilatarbelakangi DKPP yang hingga saat ini belum juga memiliki kantor di daerah-daerah. Karena, jika menggunakan opsi lain seperti menyewa gedung, DKPP terkendala dengan masalah anggaran.
DKPP dan pihaknya mengaku, kerja sama dengan Kemenkumham masih dalam proses. Namun, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly berjanji akan menindaklanjuti dengan memberikan arah kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah di berbagai daerah.
”Untuk pelaksanaannya, kami berharap secepatnya. Pak Menteri juga sudah menyampaikan akan bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah,” kata mantan Komisaris PT Pertanian dan PT Pelindo III itu.
Terakhir, Heddy berharap kerjasama dengan Kemenkumham berupa penyediaan tempat untuk melakukan sidang kode etik dapat berjalan lancar dan mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
