PARBOABOA, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk segera membentuk koalisi Sekretariat Perubahan.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan untuk berkoalisi, apalagi saat ini, kata AHY, ketiga partai telah sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
"Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menjemput takdir. Insya Allah ini akan menjadi game changer. Sehingga koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta bacapres dan bacawapres yang diusungnya, bisa mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata AHY dalam siaran pers, Kamis (26/01/2023).
AHY menilai, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari enam bulan, ketiga partai politik (parpol) sudah dapat mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Karenanya, ia mengusulkan agar ketiga ketua umum untuk bertemu membentuk Sekretariat Perubahan.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga harus ada penandatanganan nota kesepahaman para pemimpin (parpol) untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.
“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Demokrat juga mengajak PKS untuk menyerahkan keputusan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) kepada Anies Baswedan agar persoalan itu tak menjadi hambatan terbentuknya Koalisi Perubahan.
"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” tutur AHY.
Sebab, AHY percaya, jika keputusan pemilihan bacawapres diserahkan kepada Anies Baswedan, maka akan terbentuknya harmonisasi dan saling melengkapi diantara keduanya.
"Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan ‘kawin paksa’,” pungkas Ketua Umum Partai Demokrat.
