Bank Sentral China (PBOC) deketahui memberikan keterangan terkait tindakan keras yang akan diambil terkait dengan aktivitas perdagangan cryptocurrency.
Dalam sesi Q&A yang diunggah di situs resminya, PBOC mengatakan, layanan yang menawarkan perdagangan, pencocokan pesanan dan penerbitan token serta penerbitan cryptocurrency sangat dilarang oleh Bank Sentral.
Para pemegang aset kripto di China dan Hong Kong gelagapan untuk melindungi asetnya setelah bank sentral China, pada Jumat (24/9/2021), menerbitkan dokumen baru mengenai langkah yang keras terhadap kripto. Hal ini juga termasuk penyempurnaan sistem untuk memantau kegiatan yang berkaitan dengan kripto.
Akibat kabar ini, bitcoin turun sebanyak 6% dan ether tenggelam sebanyak 10% pada Jumat pagi waktu setempat.
PBOC dalam keterangannya menyebutkan bahwa semua transaksi terkait cryptocurrency di China adalah ilegal, termasuk layanan yang disediakan oleh bursa penukaran luar negeri.
“Layanan yang menawarkan perdagangan, pencocokan pesanan, penerbitan token, dan turunan untuk mata uang virtual semuanya dilarang keras," menurut keterangan tersebut, dikutip dari CNBC Internasional, Sabtu (25/9/2021).
Aktivitas pertukaran cryptocurrency luar negeri yang melakukan transaksi di daratan China juga dilarang oleh PBOC. Aktivitas penukaran cryptocurrency yang menawarkan layanan kepada warga China adalah aktivitas illegal.
Untuk itu, PBOC meningkatkan kapasitas sistem guna melakukan pelacakan terhadap seluruh transaksi terkait cryptocurrency dan akan menindak tegas aktivitas investasi spekulatif. Lembaga keuangan dan lembaga pembayaran nonbank di China tidak dapat memberikan layanan terkait cryptocurrency.
Seorang pengacara, David Lesperance menilai langkah ini diambil oleh The People's Bank of China (PBOC) untuk membekukan aset kripto sehingga pemegangnya tidak dapat melakukan apa pun secara legal dengan aset tersebut.
"Selain tidak dapat melakukan apa pun dengan aset yang sangat fluktuatif, kecurigaan saya adalah seperti halnya Roosevelt dan emas (kebijakan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt seputar kepemilikan pribadi atas emas, yang kemudian dicabut), pemerintah China akan 'menawarkan' mereka di masa depan untuk mengubahnya menjadi e-yuan dengan harga pasar tetap," kata Lesperance.
"Saya telah memprediksi ini untuk sementara waktu sebagai bagian dari langkah pemerintah China untuk menutup semua potensi persaingan dengan yuan digital yang masuk," imbuhnya.
Lesperance sendiri mengakui telah menerima banyak pesan dari para pemegang kripto China yang mencari solusi tentang cara mengakses dan melindungi kepemilikan crypto mereka di valuta asing dan cold wallet.
Sebenarnya larangan oleh pemerintah China terhadap cryptocurrency bukan pertama kalinya dikeluarkan. Pada awal tahun 2021, pemerintahan Presiden Xi Jinping mengumumkan akan menindak tegas seluruh aktivitas penambangan cryptocurrency.
PBOC juga memerintahkan bank dan lembaga pembayaran nonbank, termasuk Ant Group yang berafiliasi dengan Alibaba, untuk tidak menyediakan layanan terkait dengan cryptocurrency.
"Dari sejarah terkait tindakan keras China ke pasar cryptocurrency, langkah ini merupakan langkah yang paling langsung dan paling komprehensif yang melibatkan jumlah kementerian terbesar," kata Winston Ma, asisten profesor di NYU Law School, dikutip dari Reuters.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari tindakan keras regulator di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS), yang khawatir terhadap industri cryptocurrency global, di mana industri itu dinilai dapat mengancam peranan bank sentral dan juga dapat merusak sistem keuangan dan moneter.
Mereka juga khawatir aktivitas penambangan cryptocurrency dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena proses komputasi intensif cryptocurrency membutuhkan banyak energi.
Lesperance mengklaim beberapa kliennya juga mengkhawatirkan keselamatan mereka.
"Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri secara pribadi, karena mereka menduga bahwa pemerintah China sangat menyadari aktivitas kripto mereka sebelumnya, dan mereka tidak ingin menjadi Jack Ma berikutnya, seperti target 'kemakmuran bersama'," kata Lesperance, yang telah membantu klien untuk ekspatriat untuk menghindari pajak, di tengah meningkatnya tindakan keras kripto di AS.
