PARBOABOA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Hillary Brigitta Lasut meminta kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, agar dirinya diberi fasilitas berupa pengawalan dari anggota TNI.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Dia mengungkapkan, permintaan Hillary untuk mendapat ajudan dari TNI tidak atas sepengetahuan Komisi I DPR.
"Tidak tahu menahu dan tidak ada koordinasi dengan kami," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Meutya menjelaskan, ia selaku ketua Komisi I DPR RI tidak akan menegur Hillary atas permintaannya itu. Ia memaparkan bahwa anggota DPR tidak hanya mewakili dirinya seorang tetapi juga mewakili daerah pemilihan, komisi, dan fraksi.
"Biarkan fraksinya saja (Nasdem) yang menegur. Kalau saya lebih ke akan ajak ngopi saja Mbak Hillary untuk ngobrol dan sharing, selaku senior-junior sesama politisi perempuan," ujar Meutya.
Meutya berujar bahwa terkadang tugas kedewanan memang memerlukan pengamanan karena adanya tambahan dalam isu-isu tertentu. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima usulan dari anggota komisi I DPR soal fasilitas pengamanan dari anggota TNI.
"Saya sendiri tidak memiliki ajudan khusus. Kalaupun ada yang mendampingi saya dalam berbagai acara, mereka adalah protokol resmi Komisi I yang berstatus PNS. Menurut saya itu sudah cukup," kata politikus dati Partai Golkar itu.
Politikus Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut tercatat sebagai anggota termuda DPR periode kenggotaan 2019-2024. Perempuan berusia 23 tahun ini untuk pertama kalinya akan menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Utara.
Sebelumnya, Hillary Brigitta diketahui mengirimkan surat kepada KSAD untuk meminta bantuan pengamanan berupa ajudan dari TNI. Hal itu diketahui setelah beredarnya surat telegram yang ditandatangani Asisten Personil KSAD Mayjen TNI Wawan Ruswandi.
Anggota DPR termuda itu menjelaskan, ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat. Namun Dudung menegaskan, TNI AD tidak akan memenuhi permintaan Hillary.
